Hi bro, belum lama ini negara tetangga kita sedang melakukan regulasi seputar dunia cryptocurrency. Dilansir dari cointelegraph.com, Pertukaran kriptocurrency di Malaysia sekarang harus sepenuhnya mengidentifikasi identitas para trader setelah undang-undang anti pencucian uang bank sentral baru mulai berlaku pada hari Selasa, 27 Februari 2018.
Salinan undang-undang dan siaran pers resmi dari Bank Negara Malaysia (BNM) menyatakan bahwa setiap pertukaran yang menawarkan perdagangan crypto-to-fiat (uang yang nilainya berasal dari regulasi atau hukum pemerintah), fiat-to-crypto dan bahkan crypto-ke-crypto harus "mengidentifikasi pelanggan dan memverifikasi identitas pelanggan."
Seperti dilaporkan Cointelegraph pada bulan November 2017 yang telah meramalkan peraturan tersebut, Gubernur BNM Muhammad bin Ibrahim menekankan pentingnya mengendalikan potensi penggunaan mata uang digital.
"Munculnya mata uang digital seperti beberapa perkiraan akan menandai dimulainya era baru di sektor keuangan. Sebagai pihak berwenang, kita tidak bisa melupakan perkembangan ini, "kata Gubernur BNM.
Sekarang, operator pertukaran harus mematuhi berbagai undang-undang yang berkaitan dengan "due diligence" pelanggan (CDD) sebelum mengizinkan akun baru dan yang ada melanjutkan aktivitas hukum.
Menurut undang-undang tersebut, sumber dokumen, data atau informasi yang digunakan harus dapat diandalkan, dan khususnya Identitas atau ID yang dikeluarkan oleh pemerintah:
Dalam melakukan Customer Due Diligent (CDD) pada nasabah perorangan dan pemilik yang menggunakan, maka institusi pelapor wajib memperoleh paling sedikit informasi berikut ini:
- Nama lengkap
- Nomor Kartu Tanda Penduduk atau nomor paspor atau nomor referensi dari dokumen resmi lainnya yang memuat foto pelanggan atau beneficial owner
- Alamat tempat tinggal atau alamat
- Tanggal lahir
- Kewarganegaraan
- Tujuan transaksi
Langkah formal untuk menambahkan transparansi pada pasar perdagangan cryptocurrency secara tradisional dipandang dengan optimisme oleh para pendukung.
Di Asia, program perizinan pertukaran Jepang, persiapan yang dimulai pada bulan April tahun lalu, telah menambah bobot argumen bahwa tindakan semacam itu diperlukan untuk memungkinkan crypto untuk memulai debut ke khalayak mainstream yang jauh lebih luas.
Negara Korea Selatan juga mempertimbangkan skema perizinan pertukaran setelah pemilihan umum pada bulan Juni tahun ini, yang sebelumnya telah menetapkan semua pengguna bursa harus menggunakan identitas rekening bank mereka.
Sementara di Indonesia sendiri, PT. Bit Coin Indonesia sudah lama menerapkan penggunaan Identitas pada saat verifikasi, selain itu pengguna juga wajib menggunakan rekening atas nama sesuai dengan identiitas (KTP/SIM/Passport).