Hi bro, Negara Belanda belum lama ini berbicara soal ICO atau Initial Coin Offering, Beberapa negara mulai peduli dengan perlindungan warganya terhadap ICO dan cryptocurrency. mengingat program ICO memiliki resiko tinggi dan bisa menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.
Seperti yang diberitakan Coindesk.com, Menteri Keuangan Belanda Wopke Hoekstra mengeluarkan sebuah surat kepada parlemen pada hari Kamis untuk mengadvokasi pendekatan internasional terhadap peraturan cryptocurrency.
Fokus pemerintah Belanda adalah untuk perlindungan konsumen baru. Untuk memulai, Hoekstra ingin berbicara dengan perusahaan kartu kredit tentang kemungkinan melembagakan perlindungan yang lebih kuat bagi orang-orang yang membeli cryptocurrency dengan kartu kredit, misalnya.
Diantara beberapa proposal yang diajukan Hoekstra, platform pertukaran lokal dan layanan cryptocurrency perlu mendaftar ke pemerintah dan mematuhi persyaratan pelanggan pada akhir tahun 2019. Dalam surat tersebut, menteri keuangan juga mengajukan undang-undang baru untuk membantu melindungi peserta penawaran coin awal atau ICO.
Dia menjelaskan : "Ini sedang diselidiki apakah investor di ICO bisa menjadi sama bagusnya dengan investor obligasi biasa. Kerangka (peraturan) yang ada saat ini tidak mencukupi untuk hal ini."
Proposal yang diajukan Hoekstra tersebut merupakan hal penting, mengingat bahwa regulator di negara tersebut telah mengajukan beberapa isu seputar teknologi ICO di masa lalu.
Otoritas Belanda untuk Pasar Keuangan (AFM) mengeluarkan sebuah pernyataan pada November lalu yang menyebut pasar ICO sebagai "koktail berbahaya". Dalam menanggapi terhadap pernyataan tersebut, Hoekstra mengajukan larangan yang melarang iklan menampilkan produk keuangan (termasuk ICO) kepada konsumen biasa.
Selanjutnya, dia berjanji untuk bekerja dengan negara-negara lain di Uni Eropa dan mempromosikan penelitian kooperatif untuk mengeksplorasi "sifat lintas batas pasar."
Meski begitu, Hoekstra menunjukkan bahwa di Belanda, diperlukan lebih banyak pekerjaan untuk memperbarui undang-undang negara tersebut untuk menjelaskan tentang crypto dan aktivitas yang lebih spekulatif di sekitarnya.
"Kerangka dan instrumen pengawasan saat ini kurang disesuaikan dengan cryptocurrency," tulisnya dalam surat tersebut.
Sementara di negara kita, Indonesia, belum ada rancangan ataupun regulasi tentang ICO, saat ini pemerintah baru memberi peringatan kepada warga negara yang menggunakan cryptocurrency. Pemerintah Indonesia melarang keras penggunaan mata uang digital untuk transaksi jual beli, sedangkan jika digunakan untuk investasi segala resiko harus siap ditanggung oleh pengguna.